MINGGU lalu (8/9), Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet. Tidak tanggung, 5 posisi Menteri diganti. Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, Menteri Olahraga, Menteri Perlindungan Tenaga Kerja Migran, dan Menko Polkam. Langkah berani ini dipicu oleh kekecewaan Presiden atas kondisi negara ketika gelombang demonstrasi terjadi di berbagai daerah.
Satu catatan, bandul kekuasaan kini semakin terlihat absolut keluar dari genggaman pemerintah sebelumnya. Bukti konkrit, Presiden Prabowo dan Prabowonomics-nya menjawab tuntutan masyarakat luas.
Arah Baru dan Strategi Kebijakan
Pencopotan Menkeu Sri Mulyani (menteri keuangan di era 3 presiden) adalah surprise. Presiden dinilai berani keluar dari zona nyaman untuk membangkitkan ekonomi dan mengakhiri rezim mahzab neo-liberal yang bertahan sekian lama dalam tata kelola fiskal dan moneter. Penggantinya? Purbaya Yudhi Sadewa, kepala LPS, yang dikenal jenius, nyentrik, dan penganut mahzab Keynesian. Menkeu baru dinilai dapat mengaplikasikan konsep Prabowonomics, yang lebih menitik beratkan peran negara menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Reaksi pasar optimis. Menkeu baru adalah orang pasar, mengerti seluk beluk pasar bekerja (pasar modal dan sektor riil), relatif memahami bagaimana negara harus bekerja sebagai anchor pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana kebijakan fiskal dan moneter berjalan kongruen untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan. Statement Menkeu bahwa Indonesia kembali cerah dalam 3 (tiga) bulan, menebarkan rasa optimisme publik terhadap Pemerintahan Prabowo.
Beragam jurus sakti Menkeu baru ditunggu publik, khususnya pelaku ekonomi. Menurut hemat saya, jurus atau paket strategi kebijakan Menkeu baru setidaknya mencakup 3 (tiga) strategi kebijakan utama.
Pertama, kebijakan fiskal dan moneter ekspansif. Langkah Menkeu menggelontorkan dana 200 T ke 5 bank besar Himbara, adalah salah satu kebijakan ekspansif. Kelima bank diharapkan menjadi anchor utama pertumbuhan kredit sektor riil, meski ada kekhawatiran dana tersebut kembali lagi ke Bank Sentral (instrumen BI). Tantangan lain, kebijakan ini diluncurkan ketika laju pertumbuhan kredit menurun, Juli 7.03%, dibanding 2 bulan sebelumnya Juni 7.7%, Mei 8.43%. Faktor kehati-hatian dipicu melemahnya daya beli dan ketidakpastian kondisi global.
Implementasi strategi kebijakan ekspansif ini harus didukung oleh keberanian kelima bank menyalurkan kredit ke sektor riil strategis yang menjadi driving force pertumbuhan ekonomi. Instruksi khusus harus ada dari holding BUMN ke kelima bank tersebut agar percepatan penyaluran kredit sektor riil segera dilakukan dalam rentang 3 (tiga) bulan kedepan.
Kedua, kebijakan akselerasi penyerapan APBN. Realisasi penyerapan APBN per Juli 2025, sebesar 54.47% menjadi catatan positif. Kunci utama akselerasi penyerapan APBN adalah penyederhanaan birokrasi, percepatan belanja kementerian melalui sistem e-procurement, dan penguatan aturan teknis dan sumber daya manusia.
Menkeu baru harus mempercepat realisasi belanja di Kementerian Lembaga yang memiliki anggaran terbesar (konsep Pareto) seperti Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Kesehatan.
Akselerasi bermuara pada kebangkitan sektor riil dan pertumbuhan ekonomi 3 (tiga) bulan kedepan. Selain itu, akselerasi juga harus memperhatikan sinkronisasi pencapaian target program prioritas Pemerintahan Prabowo dan konektivitas kebijakan anggaran antara pusat dan daerah, sebagai cornerstone pertumbuhan ekonomi inklusif.
Ketiga, kebijakan pajak berkeadilan. Penerimaan pajak adalah Pekerjaan Rumah (PR) terbesar Menkeu baru. Realisasi penerimaan pajak Juli 2025, meski turun 5.29 dibanding tahun lalu, secara porsi kontribusi justru meningkat. Sebagai core revenue, penerimaan pajak harus ditingkatkan secara lebih seksama, artinya harus difokuskan pada aspek kuantitatif seperti objek dasar, dasar pengenaan pajak, dan tarif pajak, dan aspek kualitatif seperti edukasi, kesadaran, keadilan, dan kepatuhan.
Meningkatkan rasio pajak melalui ekstensifikasi adalah satu hal, memperhatikan aspek moral dan keadilan distributif dalam pengenaan pajak adalah hal lain. Tata kelola sistem perpajakan adalah satu keharusan yang dapat memberikan unsur solutif, progresif, dan berkeadilan.
Upaya pemerintah mencapai target penerimaan pajak juga harus diiringi penguatan aspek komunikasi. Komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat terkait edukasi dan sosialisasi kebijakan perpajakan adalah hal esensial implementasi kebijakan well-system, well-informed.
Sebagai penutup, mengutip Keynes “In the long run, we are all dead”, pemerintah harus melakukan “action call” sebagai solusi jangka pendek bagi permasalahan ekonomi dan keuangan saat ini, alih-alih menunggu kekuatan pasar ‘fix everything’ dalam jangka panjang.
Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Mari kita sambut positif era baru ekonomi Indonesia. Hal-hal positif dari Menkeu sebelumnya kita teruskan dan tingkatkan. Di tangan Menkeu baru, Indonesia bersiap menghadapi tantangan fiskal dan moneter yang tidak tak sulit.
Ini adalah tantangan kita sebagai generasi bangsa. Pemerintahan Presiden Prabowo tidak bisa berjalan sendirian dan tidak akan pernah sendiri. Sejarah tidak menulis dirinya sendiri. Mari kita menjadi bagian aktif dari sejarah panjang Republik ini.
Salam,
Aji Jaya Bintara
Praktisi Intelijen Ekonomi dan Perdagangan
Ketua Umum Partai GESRA