JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil DKI Jakarta, H. Achmad Azran, SE., mendukung langkah proaktif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka peluang kerja sama dengan berbagai daerah penghasil pangan di Indonesia.
Dalam Rapat Koordinasi dan Konferensi Pembangunan Infrastruktur di Kawasan DIY dan Jawa Tengah Selatan (Jasela), Rabu (13/8/2025), terungkap jika kebutuhan pangan harian Jakarta sangat besar.
Di rapat itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menyebut jika kebutuhan tersebut meliputi beras 2.700–3.000 ton, daging sapi dan kerbau 65 ton, serta cabai 120 ton per hari.
Dengan alasan tersebut, Achmad Azran menyebut kerja sama antardaerah adalah langkah tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Tidak itu saja, senator yang akrab disapa Bang Azran itu juga menyebut kerja sama itu juga bisa menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di ibu kota.
“Saya sangat mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang proaktif membuka peluang kerja sama antardaerah, khususnya di sektor ketahanan pangan. Jakarta ini bukan daerah produsen pangan, tapi konsumsi kita sangat tinggi—baik beras, daging, maupun komoditas lain. Kalau rantai pasoknya terganggu, dampaknya langsung terasa di harga dan inflasi," terangnya, Kamis (14/8/2025), di Jakarta.
Sebagai wakil rakyat di DPD RI, Bang Azran melihat kerja sama seperti ini harus benar-benar dikawal, dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan.
"Jangan berhenti di MoU saja. Pastikan ada perjanjian teknis yang jelas, target yang terukur, dan mekanisme pengawasan yang transparan," lanjutnya.
Namun, ada hal lain yang menurutnya sangat penting, yaitu infrastruktur.
"Percepatan infrastruktur di daerah produsen juga sangat penting. Kalau jalannya rusak atau distribusi tersendat karena cuaca, kita akan merasakan efeknya di Jakarta dalam hitungan hari," katanya.
" Jadi, saya mendorong agar kerja sama ini juga disinergikan dengan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah penghasil," imbuh Bang Azran.
Putra asli Betawi ini menambahkan, inti kerjasama ini bukan hanya soal suplai untuk Jakarta, tapi soal membangun ekosistem ekonomi yang saling menguntungkan antara Jakarta dan daerah mitra.
"Kalau dijalankan dengan serius, saya optimistis ini akan membantu menstabilkan harga, menjaga ketersediaan pangan, dan sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi bersama,” jelasnya.
Dengan dukungan dari DPD RI, diharapkan sinergi antara Pemprov DKI Jakarta, pemerintah daerah penghasil, dan pemerintah pusat dapat berjalan efektif untuk menjamin pasokan pangan yang stabil dan terjangkau bagi warga Jakarta, sekaligus menguntungkan daerah mitra secara ekonomi.